EKONOMI KELEMBAGAAN

             Air sebagai salah satu sumber daya milik bersama tentu menjadi sebuah hal yang harus menguntungkan berbagai pihak, khususnya pada pembahasan kali ini harus menguntungkan petani dan pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian PUPR dan pihak dari petani diwakili oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Kedua belah pihak melakukan kontrak dengan tujuan untuk mengurangi atau mengatasi dampak dari informasi asimetris. Rehabilitasi dan peningkatan dilakukan melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). Pengerjaan infrastruktur berupa bendungan dan saluran irigasi bertujuan meningkatkan produktivitas pangan nasional guna mencapai ketahanan pangan sebagaimana Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Pelaksanaan dikerjakan dengan skema Padat Karya Tunai oleh P3A sebagai eksekutor dengan lama pekerjaan selama 3 bulan. Petani yang bertindak sebagai pekerja mendapatkan bayaran sekitar Rp 80-125 ribu per har...

A.   Akar dan Definisi Modal Sosial Teori mengenai modal sosial diawali oleh tulisan Pierre Bourdieu yang berjudul “ Le Capital Social: Notes Provisiores” yang diterbitkan dalam “ Actes de la Recherche en Sciences Sociales” (1980). Menurut Bourdieu modal sosial adalah sumber daya yang dimiliki oleh seseorang ataupun sekelompok orang dengan memanfaatkan jaringan atau hubungan yang terinstitusionalisasi dan ada hubungan saling mengakui antar anggotanya. Beliau juga berpendapat bahwa jaringan sosial tidak bersifat alami ( natural given ), namun dibentuk melalui strategi-strategi investasi yang berorientasi pada kelembagaan hubungan-hubungan kelompok yang dapat digunakan sebagai sumber untuk memperoleh benefit .   Namun, karena tulisannya dalam bahasa Perancis banyak orang tidak mengenalnya. Lalu muncul publikasi baru oleh James S. Coleman yang serupa yang pada akhirnya diketahui oleh banyak orang. Coleman memperkenalkan konsep modal sosial melalui jurnal 'Social Capitas in ...

Persoalan hak kepimililakn ( property right) hingga kini menjadi persoalan prioritas yang terabatas dari para ekonom dan pengambil kebijakan ( policy maker ). Ekonomi kapitalis menganggap bahwa hak kepemilikan yang harus dirawat adalah private property rights (hak kepemilikan individu), sedangkan ekonomi sosialis meyakini jika hak kepemilikan yang benar adalah menyangkut hak kepemilikan negara ( state property right ).             Realitas yang ada mengenai persoalan hak kepemilikan di negara – negara berkembang yang secara ekstrem tidak mnganut sosialis dan kapitalis, menghendaki analisis yang lebih dari sekedar memilih diantara dua asumsi yang bersebrangan tersebut. Hak kepemilikan selalu bermakna spesifik dan dinamis sesuai dengan konteks lingkungan sektor ekonomi yang hendak diterapkan. Bahkan, di negara berkembang, hak kepemilikan juga berhubungan dengan pertanyaan yang lebih luas dari pertumbuhan ekonomi, demokrasi, polit...

            Pada awal sebelum berkembang seperti saat ini, ilmu ekonomi berinduk pada ilmu ekonomi politik (political economy). Sedangkan ekonomi politik sendiri merupakan bagian Ilmu Filsafat. Oleh karena itu, gagasan ilmu ekonomi politik tidak lepas dari gagasan John Stuart Mill lewat bukunya Principales of Political Economy. Didalam buku tersebut dijelaskan bermacam-macam isu yang menjadi dasar penting perkembangan ilmu ekonomi, seperti teori nilai dan distribusi, pertukaran, produksi, tenaga kerja, peran negara, pajak, utang negara, laizzas-faire, dan sosialisme. Ekonomi politik percaya bahwa struktur kekuasaan akan memengaruhi pencapaian ekonomi, sebaliknya pendekatan ekonomi murni menganggap struktur kekuasaan di dalam masyarakat given. Pendekatan ekonomi politik semakin lama makin lenyap dan tergantikan dengan pendekatan ilmu ekonomi murni sebagai model analisis untuk mengenali gejala dan per...