REHABILITASI JARINGAN IRIGASI, KEMENTERIAN PUPR LIBATKAN PETANI DI RIAU SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR FREE RIDERS

-

            Air sebagai salah satu sumber daya milik bersama tentu menjadi sebuah hal yang harus menguntungkan berbagai pihak, khususnya pada pembahasan kali ini harus menguntungkan petani dan pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian PUPR dan pihak dari petani diwakili oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Kedua belah pihak melakukan kontrak dengan tujuan untuk mengurangi atau mengatasi dampak dari informasi asimetris. Rehabilitasi dan peningkatan dilakukan melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).
Pengerjaan infrastruktur berupa bendungan dan saluran irigasi bertujuan meningkatkan produktivitas pangan nasional guna mencapai ketahanan pangan sebagaimana Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Pelaksanaan dikerjakan dengan skema Padat Karya Tunai oleh P3A sebagai eksekutor dengan lama pekerjaan selama 3 bulan. Petani yang bertindak sebagai pekerja mendapatkan bayaran sekitar Rp 80-125 ribu per hari, mengikuti tingkat upah yang berlaku di Riau.
Partisipasi oleh petani adalah salah satu upaya pemerintah melakukan tindakan kolektif yang positif dimana untuk menyatukan visi dan misi dari para petani sehingga tujuan akhir berupa kelancaran sistem irigasi dan bendungan yang diharapkan mampu mengairi sawah – sawah yang ada dapat tercapai. Selain itu, adanya partisipasi dari petani tentu juga merupakan sarana transparansi oleh pemerintah terhadap bahan baku material yang digunakan.
Tidak kalah pentingnya yaitu adalah salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir adanya free riders. Harapan dengan adanya partisipasi petani maka mampu meningkatkan rasa memiliki terhadap infrastruktur yang ada sehingga lebih terjaga dan final goal-nya adalah terciptanya efisiensi dan keefektifan dalam kegiatan perekonomian yang ada.
SUMBER BERITA
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3600466/rehabilitasi-jaringan-irigasi-kementerian-pupr-libatkan-petani


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

PESAN DAN KESAN SELAMA MENGIKUTI PEMBELAJARAN EKONOMI KELEMBAGAAN

-
Kesan:             Selama mengikuti pembelajaran mata kuliah ekonomi kelembagaan Saya mendapatkan ilmu pengetahuan baru khususnya dalam bidang kelembagaan ekonomi. Perekonomian sejatinya tidak hanya mengenai laba perusahaan atau pribadi, akan tetapi juga melihat aspek sosial sekitar. Kesejahteraan sekitar dianggap lebih penting daripada hanya sekedar keuntungan semata. Selain itu, eksternalitas yang ditimbulkan juga patut diperhitungkan. Teknologi yang selalu berkembang juga harus dapat dimanfaatkan untuk menciptakan sistem kelembagaan baru yang dapat memperbaiki sistem yang ada sebelumnya. Selain itu, sistem juga sangat berpengaruh atau menunjang pada pencapaian tujuan sehingga sistem juga harus sangat diperhatikan serta yang tidak kalah penting adalah kepastian mengenai hak milik mengenai suatu hal juga harus berdasar pada undang-undang sehingga memiliki dasar dan jaminan yang kuat. Kesan itu yang saya dapatkan selama belajar ...
Read more

TEORI EKONOMI BIAYA TRANSAKSI

-
Biaya transaksi ekonomi ( transaction cost economics ) menjadi analisis populer dalam ekonomi kelembagaan yang dignakan untuk menilai efisiensi tidaknya suatu kelembagaan.  Semakin tinggi biaya transaksi yang ada dalam suatu kegiatan, maka makin tidak efisiensi kelembagaan yang didesain begitupun sebaliknya. Akan tetapi masih terdapat hambatan dalam melakukan operasionalisasi alat analisis ini yang dipilah dalam tiga tingkatan.  ·        Pertama, bahwa secara teoritis definisi dari biaya transaksi belum terungkap secara tepat sehingga mengakibatkan berbagai macam penafsiran antarahli. ·       Kedua, bahwa setiap kegiatan (transaksi) ekonomi selalu bersifat spesifik, sehingga variabel dari biaya transaksi berlaku secara spesifik pula. ·   Ketiga, meski variabel dan definisi telah dapat dirumuskan, yang menjadi kendala adalah bagaimana cara mengukurnya, karena menjadi isu yang strategis terutama dalam...
Read more

TEORI HAK KEPEMILIKAN

-
Persoalan hak kepimililakn ( property right) hingga kini menjadi persoalan prioritas yang terabatas dari para ekonom dan pengambil kebijakan ( policy maker ). Ekonomi kapitalis menganggap bahwa hak kepemilikan yang harus dirawat adalah private property rights (hak kepemilikan individu), sedangkan ekonomi sosialis meyakini jika hak kepemilikan yang benar adalah menyangkut hak kepemilikan negara ( state property right ).             Realitas yang ada mengenai persoalan hak kepemilikan di negara – negara berkembang yang secara ekstrem tidak mnganut sosialis dan kapitalis, menghendaki analisis yang lebih dari sekedar memilih diantara dua asumsi yang bersebrangan tersebut. Hak kepemilikan selalu bermakna spesifik dan dinamis sesuai dengan konteks lingkungan sektor ekonomi yang hendak diterapkan. Bahkan, di negara berkembang, hak kepemilikan juga berhubungan dengan pertanyaan yang lebih luas dari pertumbuhan ekonomi, demokrasi, polit...
Read more