TEORI EKONOMI BIAYA TRANSAKSI


Biaya transaksi ekonomi (transaction cost economics) menjadi analisis populer dalam ekonomi kelembagaan yang dignakan untuk menilai efisiensi tidaknya suatu kelembagaan.  Semakin tinggi biaya transaksi yang ada dalam suatu kegiatan, maka makin tidak efisiensi kelembagaan yang didesain begitupun sebaliknya. Akan tetapi masih terdapat hambatan dalam melakukan operasionalisasi alat analisis ini yang dipilah dalam tiga tingkatan. 
·       Pertama, bahwa secara teoritis definisi dari biaya transaksi belum terungkap secara tepat sehingga mengakibatkan berbagai macam penafsiran antarahli.
·     Kedua, bahwa setiap kegiatan (transaksi) ekonomi selalu bersifat spesifik, sehingga variabel dari biaya transaksi berlaku secara spesifik pula.
·  Ketiga, meski variabel dan definisi telah dapat dirumuskan, yang menjadi kendala adalah bagaimana cara mengukurnya, karena menjadi isu yang strategis terutama dalam melihat efisiensi kegiatan. 
DEFINISI dan MAKNA BIAYA TRANSAKSI 
Definisi yang paling umum dari biaya transaksi adalah bahwa aktivitas ini menciptakan manfaat pada masa sekarang dan mendatang (faktor-faktor produksi) ke dalam output. Diantara input – input untuk proses produksi, ahli ekonomi memasukkan faktor produksi tanah, tenaga kerja, modal, dan-kategori yang lebih sulit diapahami yang disebut kewiraswastaan (Frank, 1999:282-283).  
            Menurut Williamson, biaya transaksi adalah ‘ongkos untuk menalankan sistem ekonomi’ (the costs of running the economic system) dan ‘biaya untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan’ (costs to a change in circumstances). Ringkasnya, biaya transaksi adalah ongkos untuk melakukan negosiasi, mengukur, dan memaksakan pertukaran (exchange).
            Biaya Transaksi muncul akibat adanya kegagalan pasar. Pandangan neoklasik menganggap pasar dapat berjalan sempurna, sedangkan pada kenyataan-nya tidak. Sehingga teori ekonomi kelembagaan diformulasikan juga oleh teori Coase (Coase Theorem) yang mengklarifikasi tentang biaya transaksi dalam teori ekonomi neoklasik. Coase mendemonstrasikan bahwa inefisiensi dalam ekonomi neoklasik bisa terjadi bukan cuma akibat adanya struktur pasar yang tidak sempurna atau penjelasan standar lainnya, melainkan karena adanya kehadiran secara implisit biaya transaksi (North, 1992:13-14).
            Menurut Mburu (2002:42), biaya transaksi diartikan untuk memasukkan tiga kategori yang lebih luas, yaitu:
(1) biaya pencarian dan informasi;
(2) biaya negosiasi dan keputusan atau mengeksekusi kontrak; dan
(3) biaya pengawasan (monitoring), pemaksaan, dan pemenuhan/pelaksanaan (compliance). 
Furubotn dan Richter menunjukkan bahwa biaya transaksi adalah ongkos untuk menggunakan pasar (market transaction costs) dan biaya melakukan hak untuk memberikan pesanan di dalam perusahaan (managerial transaction costs). Di samping itu, ada juga rangkaian biaya yang diasosiasikan untuk menggerakkan dan menyesuaikan dengan kerangka politik kelembagaan (political transaction costs). Untuk masing-masing tiga jenis biaya transaksi tersebut bisa dibedakan menurut dua tipe: 
(1) biaya transaksi "tetap" (fixed transaction costs), yaitu investasi spesifik yang dibuat di dalam menyusun kesepakatan kelembagaan (institutional arrangements); dan 
(2) biaya transaksi "variabel" (variable transaction costs), yakni biaya yang tergantung pada jumlah dan volume transaksi.
Secara spesifik, biaya transaksi pasar (market transaction costs) bisa dikelompokkan secara lebih rinci sebagai berikut:  
• Biaya untuk menyiapkan kontrak (secara sempit bisa diartikan sebagai biaya untuk pencarian/searching dan informasi).  
• Biaya untuk mengeksekusi kontrak/concluding contracts (biaya negosiasi dan pengambilan keputusan). 
• Biaya pengawasan (monitoring) dan pemaksaan kewajiban yang tertuang dalam kontrak (enforcing the contractual obligations). 
Lalu juga terdapat biaya transaksi manajerial meliputi: 
• Biaya penyusunan (setting up), pemeliharaan, atau perubahan desain organisasi. Biasanya secara tipikal masuk dalam fixed transaction costs;
• Biaya menjalankan organisasi, yang kemudian bisa dipilah dalam dua sub kategori: 
(a) biaya informasi; dan 
(b) biaya yang diasosiasikan dengan transfer fisik barang dan jasa yang divisinya terpisah (across a separable interface). 
Terakhir, terdapat biaya transaksi politik (political transaction costs), merupakan biaya yang berhubungan dengan penyediaan organisasi dan barang publik yang diasosiakan dengan aspek politik. Secara umum, biaya transaksi politik ini tidak lain adalah biaya penawaran barang publik yang dilakukan melalui tindakan kolektif, dan bisa dianggap sebagai analogi dari biaya transaksi manajerial. Secara khusus, biaya ini meliputi: 
(1) biaya penyusunan, pemeliharaan, dan perubahan organisasi politik formal dan informal; 
(2) biaya untuk menjalankan politik (the costs of running polity). 
RASIONALITAS TERBATAS dan PERILAKU OPORTUNISTIK
       Adanya dua asumsi ini mengakibatkan analisis biaya transaksi beroperasi dan tanpa adanya ini maka studi organisasi ekonomi akan tidak terarah, yaitu berupa rasionalitas terbatas (bounded rationality) dan perilaku oportunistik (Williamson,1981b:1545). Secara umum termanifesatsikan dalam wujud menghindari kerugian (adverse selection), penyimpangan moral (moral hazard), penipuan, melalaikan kewajiban, dan bentuk – bentuk perilaku strategis lain (Williamson, 2005; dalam Rossiaud dan Locatelli, 2010:5); untuk menjelaskan pilihan sistem kontrak dan struktur kepemilikan perusahaan. 
      Rasionalitas terbatas (bounded rationality) merujuk kepada tingkat dan batas kesanggupan individu dalam menerima, menyimpan, mencari kembali, dan memproses informasi tanpa kesalahan (Williamson, 1973:317). Sedangkan perilaku oportunistik adalah upaya untuk memperoleh keuntungan melalui praktik yang tidak jujur dalam transaksi. 
      Menurut Williamson (dalam Kherallah dan Kirsten, 2001: 12-13), selalu akan terdapat trade-off antara biaya koordinasi dan hierarki dalam organisasi, antara biaya transaksi dan pembuatan kontrak di pasar. Trade-off yang ada bergantung pada besarnya biaya transaksi (magnitude of transaction costs).
          Inti dari ekonomi biaya trasaksi sebenarnya tidak lain adalah biaya-biaya yang muncul berkenaan dengan informasi, dan agar pertukaran atau perdagangan bisa terjadi dengan biata transaksi yang murah, masing-masing pelaku ekonomi harus mengeluarkan sumber daya dalam tiga wilayah yang tergolong kegiatan kontrak, seperti:
• Mengukur atribut yang bisa dinilai sehingga proses pertukaran/transaksi terjadi.
• Melindungi hak-hak terhadap barang dan jasa yang telah dipertukarkan.
• Meregulasi dan menegakkan kesepakatan.
            Dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling penting dalam memengaruhi besaran biaya transaksi adalah sifat hak-hak kepemilikan di dalam masyarakat. Ahli-ahli kelembagaan mempercayai bahwa adanya perubahan kesepakatan kelembagaan mengenai hak-hak kepemilikan akan memberikan dampak terhadap pencapaian ekonomi.
BIAYA TRANSAKSI dan EFISIENSI EKONOMI 
            Menurut pendapat North, komunitas pedesaaan di negara yang sedang berkembang biasanya memiliki biaya transaksi yang cenderung lebih rendah. Hal ini mungkn disebabkan oleh hubungan di dalam komunitas yang terjalin dengan erat, sehingga informasi tentang aktivitas-aktivitas di dalamnya dapat tersebar secara luas dan bebas.
            Tantangan yang muncul dalam pembangunan ekonomi yaitu merumuskan cara atau sistem untuk dapat mengurangi biaya transaksi pada saat melakukan perdagangan yang semakin kompleks. Efisiensi akan tercapai ketika terdapat desain pembangunan kelembagaan yang dibuat memang untuk mendukung kegiatan perdagangan, yakni melalui penyediaan informasi, melindungi hak kepimilikan, dan menyiapkan mekanisme yang efektif untuk menegakkan kesepakatan. Isu – isu tersebut yang harus ditangani oleh semua negara dalam pembangunan ekonomi menuju kompleks yang dilakukannya.
            Selain itu, besaran biaya transaksi dapat terjadi karena adanya penyimpangan dalam wujud:
1.) Penyimpangan atas lemahnya jaminan hak kepemilikan.
2.) Penyimpangan pengukuran atas tugas yang kompleks dan prinsip yang beragam,
3.) Penyimpangan intertemporal, dan
4.) Penyimpangan yang muncul karena kelemahan dalam kebijakan kelembagaan.
DETERMINAN dan VARIABEL BIAYA TRANSAKSI
Pengukuran menjadi isu utama dalam biaya transaksi karena meskipun telah banyak studi empiris yang dilakukan, tetap terjadi kerancuan definisi yang masih tidak dapat memuaskan semua pihak. Dari studi yang telah dilakukan oleh ahli-ahli ekonomi terdahulu, diperoleh pernyataan bahwa pengukuran biaya transaksi merupakan masalah pelik sehingga diperlukan pemahaman yang sama mengenai definisi, determinan, dan variabel yang seragam dari biaya transaksi. 
            Maka dari itu, mengidentifikasi faktor - faktor dan asumsi – asumsi serta variabel yang menentukan besarnya biaya transaksi dirasa perlu dan penting untuk diketahui.
            Menurut Chang (2000:288), faktor yang memengaruhi besarnya transaksi dikelompokkan dalam tiga hal, yakni: 
1.) Apa (what: the identity of bundle of rights), 
2.) Siapa (who: to identoty of agents involved in the exchanges), 
3.) Bagaimana (how: the institutions, technical and social, governing the exchange and how to organize the exchanges).
          Collins dan Fabozzi (1991:28) menjelaskan bagaimana konsep biaya tarnsaksi yang sedemikian kompleks dapat diderivasi ke dalam bentuk variabel-variabel yang mudah untuk diukur, seperti:
• Biaya transaksi = biaya tetap + biaya variabel;
• Biaya tetap = komisi + transfer fees + pajak;
• Biaya variabel = biaya eksekusi + biaya oportunitas;
• Biaya eksekusi = price impact + market timing costs;
• Biaya oportunitas = hasil yang diinginkan — pendapatan aktual — biaya eksekusi — biaya tetap
            Biaya oportunitas disini merupakan perbedaan antara kinerja investasi aktual dengan kinerja investasi yang diharapkan, disesuaikan dengan biaya tetap dan biaya eksekusi. Biaya transaksi juga dapat diklasifikasikan ke dalam variabel-variabel berikut:
• Organisasi tenaga kerja dan pengguna
• Mengolah informasi
• Koordinasi pemasok
• Memotivasi pelanggan
• Mengelola distributor
• Memuaskan pemegang saham dan peminjam
• Fee, komisi, cukai, dan pajak
• Penelitian dan pengembangan
• Biaya-biaya penjualan, umum, dan administratif
• Laporan neraca keuangan yang telah diaudit
Maka dari itu, kita dapat sadari bahwa ruang lingkup biaya transaksi sangat luas dan metode – metode ini hanya sebagian kecil dari konsentrasi ekonomi biaya transaksi sebagai unit analisis untuk mengetahui efisiensi kegiatan ekonomi. 
DAFTAR PUSTAKA
Yustika. 2013. Ekonomi Kelembagaan Paradigma, Teori, dan Kebijakan. Malang: Penerbit Erlangga.

Comments

Popular posts from this blog

PESAN DAN KESAN SELAMA MENGIKUTI PEMBELAJARAN EKONOMI KELEMBAGAAN

TEORI HAK KEPEMILIKAN